Kanwil DJP Jawa Barat I Berhasil Cairkan Tunggakan Pajak Senilai 17 Miliar Rupiah

Bandung, 14 Agustus 2015. Upaya pengumpulan pundi-pundi APBN dari sektor perpajakan kian menggeliat. Uang sejumlah 5 miliar rupiah dicairkan dari rekening milik pengusaha berinisial HH pada Selasa, 11 Agustus 2015 lalu. Pencairan dana tersebut dimaksudkan sebagai pelunasan hutang pajak yang ditunggak oleh pengusaha tersebut. Pengusaha tersebut sebetulnya telah melakukan angsuran hutang pajak dengan nilai angsuran sebesar 315 juta rupiah selama tahun 2015. Atas dasar itulah pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying segera mencairkan saldo rekening milik HH yang sebelumnya telah diblokir. Pencairan tersebut dilakukan di 26 rekening yang tersebar di beberapa bank yang berbeda.

Pada saat yang hampir bersamaan, KPP Pratama Bandung Bojonagara dan KPP Madya Bandung juga berhasil mencairkan tunggakan pajak dari group usaha pengusaha HH tersebut. KPP Bandung Bojonagara berhasil mencairkan tunggakan senilai 3 miliar rupiah sedangkan KPP Madya Bandung berhasil mencairkan tunggakan senilai 7,8 miliar rupiah. HH telah berkomitmen kepada Ditjen Pajak bahwa dia akan mengangsur tunggakan pajak sebesar 7 miliar rupiah pada tahun ini.

Selain tindakan penagihan berupa pencairan saldo rekening Wajib Pajak, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I juga mendorong para Kepala KPP di wilayah kerjanya untuk melakukan upaya lain. Salah satu yang telah menuai hasil adalah KPP Bandung Bojonagara. Penanggung Pajak PT. GGP sebelumnya telah diusulkan untuk disandera (gizjeling) dan surat ijin penyanderaan dari Menteri Keuangan telah terbit. Namun yang bersangkutan memilih membayar tunggakan pajak sebesar 1,15 miliar rupiah, sehingga eksekusi penyanderaan batal dilakukan.

Upaya penagihan aktif tersebut terbukti menuai hasil gemilang. Uang negara sebesar 17 miliar rupiah bisa segera diselamatkan. Hal ini tak lepas dari kemauan keras para pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I dalam melakukan tindakan penegakan hukum (law enforcement). Penegakan hukum merupakan wewenang yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan amanat Undang-undang Perpajakan. Sebagaimana diketahui, minggu lalu Pengadilan Negeri Bandung juga memvonis seorang pengusaha berinisial DS yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menggelapkan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 5,6 miliar rupiah. DS dijatuhi hukuman kurangan selama 3 tahun 4 bulan, dan denda 11,9 miliar rupiah subsider 6 bulan.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Adjat Djatnika, berharap dua kasus tersebut menjadi pelajaran berharga buat Wajib Pajak di wilayahnya. “Seperti yang saya sampaikan berulang kali, aturan pajak ini tegas dan pasti. Yang melanggar pasti akan kena sanksi, bisa sanksi administratif berupa bunga dan denda, bisa juga sanksi pidana berupa kurungan penjara,” papar Adjat. Adjat juga mengatakan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk bersama-sama menegakkan aturan perpajakan di wilayah Kanwil DJP Jabar I secara baik.

Di samping itu, Adjat juga menghimbau kepada para Wajib Pajak untuk memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan denda sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 dan sanksi berupa bunga penagihan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015. “Saya pikir ini kesempatan baik buat semua Wajib Pajak untuk membetulkan SPT-nya. Dan fasilitas ini hanya bisa dinikmati tahun ini. Tahun depan kami akan lebih tegas lagi,” pungkasnya.


More News

Nilai Ujian Lab PPh Kelas 301, 302, 303 Formulir Permohonan Aktivasi Akun PKP (Pengusaha Kena Pajak) UU NO 9 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG TAHAP PERSIAPAN ACCOUNT REPRESENTATIVE GALPOT (PEMBELAJARAN 1) ANALISIS MAPPING Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Tahun 2018, Simalakama Pajak di Tahun Pilkada

Leave a Reply