Penerbit Faktur Fiktif Divonis Penjara 1 Tahun dan Denda Rp. 1,8 Miliar

Semarang, 12 Agustus 2015 – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang yang diketuai oleh Torowa Daeli, S.H., M.H. menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.885.328.082,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah) subsider 3 bulan kurungan kepada Aprih Almanto, penanggung jawab CV Putri Pertiwi Sejati atas perkara pidana perpajakan melalui putusan nomor 131/pidsus /2015.

Sedangkan kepada Phoa Tung Heng seorang karyawati tidak tetap bagian pembukuan pada CV Putri Pertiwi Sejati, majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.885.328.082,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah) subsider 3 bulan kurungan melalui putusan nomor 132/pidsus /2015.

Kedua Terdakwa secara sah terbukti melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP) Pasal 39 ayat (1) huruf c junto pasal 43, yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Kasus ini bermula saat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I melakukan pemeriksaan bukti permulaan dan diperoleh bukti bahwa terdapat faktur pajak yang kembar, nomor dan tanggal faktur pajak sama, nama pembeli/penerima BKP (Barang Kena Pajak) sama, nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPN sama, tetapi uraian barangnya berbeda, yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak diduga kuat telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP.

Tindakan penyidikan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum di bidang perpajakan dan sebagai pembelajaran bagi Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan. Dengan adanya kegiatan penegakan hukum pajak diharapkan semua Wajib Pajak menjadi taat dan patuh terhadap aturan yang ada, serta memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar.


More News

Nilai Ujian Lab PPh Kelas 301, 302, 303 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2017 Tentang PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.010/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto Pebisnis dan KSWP Wajib Pajak Orang Pribadi, HNWI dan Penghindaran Pajak

2 thoughts on “Penerbit Faktur Fiktif Divonis Penjara 1 Tahun dan Denda Rp. 1,8 Miliar”

  1. Selamat pagi pak,
    Ijin bertanya, apakah dengan adanya e-faktur dapat mencegah peredaran faktur pajak secara efektif?
    Selain itu, jika kita mncegah pengusaha2 yang diduga menerbitkan faktur pajak apakah cukup dengan menghalangi mereka membuat sertifikat elektronik?

    Kartika shabhati -B DEPOK 16

    1. terima kasih mbak Tika
      adanya electronik faktur dimaksudkan untuk :
      meminimalisasi penyalahgunaan faktur pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
      dan mengurangi beban administrasi Faktur pajak yang semakin meningkat.
      dengan dikeluarkannya PEr-16/PJ/2014 maka DJP berharap penyelewengan faktur pajak bisa diminimlaisasi disamping itu kontrol terhadap faktur pajak semakin baik.
      tentunya tidak cukup dengan hanya electronik faktur pajak.., karena setiap pendekatan tetap memiliki ketidaksempurnaan sehingga perlu didukung dengan cara-cara lain seperti meningkatkan pengawasan terhadap praktek e-faktur wajib pajak.
      salam.

Leave a Reply