PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP III

A. Kebijakan penurunan harga BBM, gas dan listrik:
Harga BBM
-Harga avtur internasional turun 5,3 persen atau sekitar 10 sen per dolar dan harga avtur domestik turun 1,4 persen. -LPG 12 kilogram turun dari Rp 141.000 menjadi Rp 134.300 atau turun 4,72 persen. Mulai berlaku 16 September 2015. – Harga pertamax turun Rp 9.250 menjadi Rp 9.000. Mulai berlaku 1 Oktober 2015.  Harga pertralite turun Rp 8.400 menjadi RP 8.300. Mulai belaku sejak 1 Oktober 2015. Harga BBM jenis solar turun Rp 200 per liter. Penurunan juga berlaku untuk jenis solar subsidi dan nonsubsidi. Mula berlaku 3 hari lagi, Sabtu 10 Oktober 2015.

Harga Gas
-Harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru dengan kontrak US$ 6 hingga 8 MMBTU mendapat pengurangan harga 0 hingga 1 US$ per MMBTU. Sedangkan untuk pabrik dari lapangan gas baru dengan kontrak di atas US$ 8 per MMBTU, harga gas turun US$ 1 hingga US$ 2 per MMBTU. Hal ini untuk program hilirisasi dan mendukung industri padat karya seperti industri pupuk dan petrokimia. -Penurunan harga gas untuk industri tersebut mulai efektif berlaku 1 Januari 2016.

Harga Listrik
-Penurunan tarif listrik dilakukan secara adjustment yang ditentukan oleh harga ICP, kurs, dan inflasi. Setiap penurunan ICP US$ 10 per barel, maka harga listrik dapat turun 5 persen; rupiah menguat Rp1.000 per dolar dapat menurunkan listrik 2,32 persen serta inflasi membaik 1 persen akan menurunkan listrik 0,189 persen. -Tarif listrik untuk pelanggan industri jenis tiga dan empat turun sebesar Rp 12 hingga Rp 13 per kWh mengikuti turunnya harga minyak bumi (automatic tariff adjusment)
-Diskon tarif hingga 30 persen untuk pemakaian listrik pada tengah malam pukul 23.00 hingga 08.00 pagi hari, yaitu pada saat beban sistem ketenagakistrikan rendah. Diskon 30 persen dari tarif normal ini diharapkan dapat mulai pekan ini. Hal ini untuk mendorong industri berbasis mekanik untuk menaikkan kemampuan produksi di malam hari
-Penundaan pembayaran tagihan rekening listrik hingga 40 persen dari tagihan 6 atau 10 bulan pertama dan melunasinya secara dicicil hingga 12 bulan, Ini untuk membantu industri-industri rawan PHK dan mengalami kesulitan cashflow sehingga pembiayaan listriknya terus bengkak.

B. Perluasan wirausahawan penerima KUR.
Pemerintah telah menurunkan tingkat bunga KUR dari 22 persen menjadi 12 persen. Pada paket ketiga, para keluarga yang memiliki penghasilan tetap, dapat menerima KUR untuk sektor usaha produktif. Contohnya, istri pegawai yang membuka salon atau warung kopi dapat mendapat KUR karena dikategorikan sektor produktif.

C. Penyederhanaan izin pertanahan dalam kegiatan penanaman modal

Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan revisi peraturan menteri nomor 2 tahun 2015 tentang standar pelayanan dan pengaturan agraria. Isinya itu menyangkut pemberian hak atas tanah, khususnya hak guna usaha (HGU). Selain pemberian hak, perpanjangan hak dan pembaharuan hak juga akan disederhanakan menjadi waktu pelayanannya lebih pendek.
Jangka waktu pengurusan yang mewajibkan persyaratan lengkap:
-izin HGU dari 30 hingga 90 hari itu menjadi 20 hari kerja untuk lahan sampai 200 hektar. Sedangkan untuk lahan di atas 200 hektar, hanya 45 hari kerja.
-Adapun perpanjangan atau pembaharuan izin HGU yang semula 20 hingga 50 hari, diperpendek jadi 7 hari kerja untuk lahan 200 hektar. Untuk lahan di atas 200 hektar cukup 14 hari kerja. -Permohonan HGB atau hak pakai dari 20 -50 hari kerja menjadi 20 hari kerja untuk tanah 15 hektar. Sedangkan di atas 15 hektar hanya 30 hari kerja.
-Perpanjangan atau pembaharuan HGB atau Hak Pakai dari 20 – 50 hari kerja menjadi 5 hari untuk lahan sampai 15 hektar. Adapaun di atas lahan 15 hektar, hanya 7 hari kerja.
-Hak atas tanah dari 5 hari kerja menjadi 1 hari kerja.
-Penyelesaian pengaduan dari 5 hari kerja menjadi 2 hari kerja.
D. Dukungan Paket Ketiga dari Sektor Keuangan

Paket kebijakan ekonomi tahap ketiga didukung Otoritas Jasa Keuangan dengan menerbitkan enam peraturan kemudahan bagi industri keuangan.

1.Memberikan kemudahan atau relaksasi persyaratan bagi kegiatan usaha penitipan dan pengelolaan valuta asing oleh bank.
2.Meluncurkan skema asuransi pertanian, khususnya komoditas padi. Program ini dilakukan dengan menggandeng Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN serta konsorsium perusahaan asuransi.
3.Revitalisasi industri modal ventura. Industri modal ventura justru kerapkali kesulitan untuk mendapat perbankan karena minimnya akses.
4. Membentuk konsorsium untuk pembiayaan industri berorientasi ekspor bagi ekonomi kreatif, UMKM serta koperasi.
5. Pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor.
6. Penegasan terkait impelementasi one project konsep dalam penetapan kualitas kredit.

7 oKTOBER 2015


More News

Nilai Ujian Lab PPh Kelas 301, 302, 303 PMK – 140/PMK03/2017 TENTANG TATA CARA PENGECUALIAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HASIL I NVESTASI ATAU PENGEMBANGAN DANA DARI ASET DANA JAMINAN SOSIAL Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 172/PMK.010/2016 Reformasi Perpajakan, Rasio Pajak, dan Pembangunan DTSS AR BDK PALEMBANG Mulai Tahun Depan, Pajak Bakal Jadi Mata Kuliah Wajib

Leave a Reply