Anak Usaha Perusahaan Global Wajib Buat Laporan Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — MUC Tax Research Institute menjelaskan, Direktorat Jenderal Pajak telah mengatur kewajiban pelaporan per negara atau Country by Country Report

(CbCR) yang menyasar wajib pajak badan atau perusahaan di dalam negeri, baik yang bertindak sebagai induk usaha maupun konstituen atau afiliasi dari grup usaha yang berpusat di negara lain. Direktorat Jenderal Pajak mempertegas kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga transfer dengan format baru khususnya untuk laporan CbCR bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi.

Penegasan dari implementasi Base Erotion and Profit Shifting (BEPS) action plan 13 ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor 29/PJ/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan Per Negara yang terbit pada 29 Desember 2017. Perdirjen tersebut merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213 tahun 2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya.

MUC Tax Research Institute melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id , Rabu (17/1) mengatakan, ketentuan ini juga mencakup perusahaan anggota grup usaha multinasional, baik yang masuk ke dalam laporan keuangan konsolidasi ataupun tidak, maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT) sepanjang memiliki laporan keuangan terpisah.

Bagi wajib pajak yang bertindak sebagai induk usaha di dalam negeri, kewajiban pelaporan CbCR menyasar perusahaan atau entitas yang nilai peredaran bruto konsolidasi atau omset konsolidasinya lebih dari Rp11 triliun.

Sementara itu, bagi perusahaan domestik yang merupakan entitas konstituen atau induk usahanya berada di negara lain, ada sejumlah kondisi dan catatan pelaporan CbCR.

Catatan itu berlaku bagi induk usaha memiliki nilai peredaran bruto konsolidasi paling sedikit setara dengan 750 juta euro, negara tempat induk usaha tidak mewajibkan pembuatan CbCR, negara tempat induk usaha tidak memiliki perjanjian pertukaran informasi dengan Pemerintah Indonesia, atau Pemerintah Indonesia tidak bisa mengakses dokumen CbCR.

CbCR hanya akan digunakan otoritas pajak dalam rangka penilaian risiko penghindaran pajak. “Adapun informasi dan data yang harus masuk di dalamnya meliputi alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, aktivitas usaha per negara, akumulasi laba ditahan,jumlah pegawai, harta berwujud, dan daftar anggota grup usaha,” ungkap MUC Tax Research Institute.
Sumber : republika.co.id

Kelompok 2_301


More News

Nilai Ujian Lab PPh Kelas 301, 302, 303 e-SPT Tahunan PPh 1770 dan 1770s sesuai per-19/PJ/2014 Teknik Penggalian Potensi Penghasilan dengan Equalisasi FASILITAS PPN ANGKUTAN TERTENTU (PP 69/2015) Ada Kebijakan Pajak Intip Rekening, Ini Dampaknya Emas Kena Pajak, Bagaimana Harga Jualnya?

Leave a Reply