Terindikasi Terbitkan Faktur Ilegal, 1.049 Wajib Pajak Terkena Suspend

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak 1.049 wajib pajak (WP) sekaligus pengusaha kena pajak (PKP) terkena suspend atau diberi status non aktif oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Status ini diberikan lantaran WP tersebut terindikasi menerbitkan faktur pajak secara tidak sah atau ilegal.

“Dengan status non aktif, WP tidak dapat menerbitkan faktur pajak secara elektronik hingga ada klarifikasi yang dapat diterima DJP,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (25/1/2018).

Yoga menyebutkan, penentuan indikasi penerbitan faktur pajak ilegal dilihat dari keabsahan identitas WP termasuk pengurus atau penanggung jawab WP, keberadaan serta kesesuaian atau kewajaran profil WP berikut pengurus hingga penanggung jawab WP, keberadaan dan kewajaran lokasi usaha WP, serta kesesuaian kegiatan usaha WP. Mereka yang kena suspend diberi waktu 30 hari untuk memberikan klarifikasi kepada DJP.

Bila dalam batas waktu yang ditentukan tidak ada klarifikasi yang diberikan, maka DJP akan mencabut sertifikat elektronik sehingga WP tidak bisa menerbitkan faktur pajak lagi. Jika klarifikasi WP dapat menjelaskan seluruh kriteria yang telah disebutkan di atas, DJP akan langsung mencabut status suspend.

“Namun, kalau ada indikasi WP melakukan tindak pidana perpajakan, antara lain menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau belum dikukuhkan sebagai PKP, maka WP tetap ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan,” tutur Yoga.

Yoga memastikan, bagi WP yang menggunakan faktur pajak tidak sah, pajak masukan yang tercantum di faktur tidak dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, pajak masukan dan perolehan yang tercantum dalam faktur pajak tidak sah tersebut tidak bisa dibebankan atau dikapitalisasi sebagai harta dalam SPT PPh (Pajak Penghasilan).

“Apabila WP telah melakukan pengkreditan, pembebanan sebagai biaya, atau kapitalisasi harta menggunakan faktur pajak yang tidak sah, maka SPT Masa PPN dan atau SPT PPh-nya harus dibetulkan,” ujar Yoga.

Sumber : http://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/25/170900526/terindikasi-terbitkan-faktur-ilegal-1.049-wajib-pajak-terkena-suspend

 

Kelompok 4 Kelas 3-01 D3 Pajak Alih Program


More News

Nilai Ujian Lab PPh Kelas 301, 302, 303 Gerbang Pembayaran Nasional Bisa Banjiri Penerimaan Pajak Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/PMK.03/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak Soal ‘Pengampunan’ Jilid Dua Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2017

Leave a Reply