Bagaimana Penerapan Aturan Pajak Bebas Sanksi 200%?

Jakarta – Kementerian Keuangan telah menerbitkan payung hukum terkait pemberian insentif atau ‘pengampunan’ bagi wajib pajak (WP) baik yang ikut program tax amnesty maupun yang tidak.

Aturan pajak bebas sanksi 200% ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.03/2017 tentang perubahan kedua atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Lalu, bagaimana realisasinya di tahun 2018?

Menurut Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji realisasi aturan tersebut belum memuaskan karena baru saja diterbitkan. Oleh karena itu, pihaknya akan berusaha mendorong dan memberikan imbauan kepada masyarakat.

“PMK ini kan baru kemarin ya 2018. Ini lah nanti kita lebih gencar lagi memberikan imbauan lebih masif. Ya belum greget makanya tetap diimbau dan diminta,” katanya di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pada dasarnya aturan tersebut memberikan kesempatan yang besar terhadap masyarakat yang belum melaporkan harta di dalam laporan SPT.

Aturan ini selain mengatur soal pemberian ‘ampunan’ atau insentif bagi peserta tax amnesty maupun bukan untuk terbebas dari sanksi administrasi yang mencapai 200% bagi harta yang terbukti belum dilaporkan, juga mengatur soal kemudahan mendapatkan fasilitas bebas pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terkait dengan balik nama aset berupa tanah dan bangunan.

“PMK 165 lho itu pintunya gede banget, silakan gitu daripada nggak ada sama sekali. Jadi beri kesempatan walaupun tarifnya bukan 2%, 3%, 5% tapi itu masih kebaikan memang pasal di undang-undang kita masih agak terbuka,” ungkapnya.

Ia pun berharap dengan adanya aturan tersebut para wajib pajak (WP) dapat memanfaatkan momen tersebut. Daripada mendapatkan sanksi di kemudian hari.

“Dengan adanya PMK 165 kan kita berharap bahwasanya DJP turun arah wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk bisa melaporkan harta-hartanya yang belum atau lupa dilaporkan dalam SPT-nya. Daripada kena pasal 18 ya bagi yang ikut Tax Amnesty (TA) akan lebih dirugikan. Itu yang WP OP,” imbuh dia.

“Dan kita akan lebih juga fokus kepada tidak hanya WP yang satu bekerja tapi yang WP OP yang secara ekonomis memiliki kemampuan lebih daripada yang dilaporkan di SPTnya selama ini,” pungkasnya.

Sumber: finance.detik.com

Kontributor: Kelompok 3 Kelas 3-02 Alih Program


More News

Nilai Ujian Lab PPh Kelas 301, 302, 303 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/PMK.03/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.03/2015 TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK Kumpulan Patch e-SPT PPh PMK 165 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PMK-118. PMK.03. 2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK RUU KUP Dinilai Jadi Titik Peradaban Perpajakan Baru Indonesia Pengusaha Tolak Sri Mulyani Pangkas Batasan Omzet Kena Pajak UKM

Leave a Reply