Diindikasi Terbitkan Faktur Ilegal, Ditjen Pajak Suspen 1.049 WP

Jakarta РDirektorat Jenderal Pajak (DJP) menonaktifkan Sertifikat Elektronik dari 1.049 wajib pajak pada Rabu, 24 Januari 2018. Seribuan wajib pajak tersebut terindikasi sebagai penerbit faktur pajak yang tidak sah.

Mereka akan dijatuhkan sanksi berupa penghentian sementara (suspend) sehingga wajib pajak tak bisa menerbitkan faktur pajak secara elektronik. Sanksi akan dicabut jika wajib pajak mengklarifikasi faktur pajaknya.

“Status penetapan suspend ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak,” ungkap DJP melalui keterangannya, Kamis (25/1/2018).

DJP akan mencabut sertfikat elektronik jika dalam 30 hari kalender setelah ditetapkannya status suspend, wajib pajak tak memberikan klarisikasi, maka mereka tak bisa lagi menerbitkan faktur pajak untuk selamanya.

Dijelaskan olehnya, ada beberapa kriteria yang menjadi landasan status suspend wajib pajak (WP).

Pertama, keabsahan identitas WP, pegurus, dan/atau penanggung jawab WP. Kedua, keberadaan serta kesesuaian atau kewajaran profil WP, pengurus, dan/atau penaggung jawab WP. Ketiga, keberadaan dan kewajaran lokasi usaha WP. Dan keempat, kesesuaian kegiatan usaha WP.

“Status suspend dicabut apabila WP mampu memberikan klarifikasi yang menunjukkan pemenuhan empat kriteria tersebut di atas,” imbuhnya.

Wajib pajak yang menggunakan faktur pajak tidak sah (berisi keterangan tak benar) pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak tidak dapat dikreditkan dalam SPT masa perpajakan nilai.

Selain itu pajak masukan serta harga perolehan yang tercantum dalam faktur pajak tersebut juga tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau kapitalisasi sebagai harta dalam SPT tahunan PPh.

Sumber: finance.detik.com

Kontributor: Kelompok 3 Kelas 3-02 Alih Program


More News

Nilai Ujian Lab PPh Kelas 301, 302, 303 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Cegah Pelarian Pajak, Pemerintah Godok Peraturan Baru PER-02/PJ/2018 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Sebagai Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak Di Balik Cerita Deddy Corbuzier Bayar Pajak Rp 2,5 Miliar PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-25/PJ/2017

Leave a Reply