Wamenkeu Dorong Pengembangan Ilmu Pajak Agar Tidak Dibodohi Pengusaha

 

JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mendorong pengembangan ilmu perpajakan yang tidak hanya menyangkut hukum pajak, tetapi juga mengenai akuntansi perpajakan.

“Ini penting sekali, terutama bagi para pengamat, dosen dan akademisi yang terkait dengan akuntansi perpajakan,” kata Mardiasmo dalam seminar “2018 Taxation Policy Outlook” di Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Mardiasmo, yang juga merupakan Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) itu mengatakan perkembangan reformasi perpajakan di banyak negara mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan diri. Perguruan tinggi diharapkan menjadi garda depan untuk mempelajari perkembangan tersebut.

 “Yang punya waktu banyak untuk mempelajari adalah di perguruan tinggi. Di birokrat tidak ada waktu luang lagi untuk mencerna dan membandingkan kompatibilitasnya. Kami sudah habis untuk rapat dan rapat,” kata dia.

Perkembangan di bidang perpajakan juga menjadi momentum bagi kampus untuk memberikan masukan yang steril dari politik atau murni ilmu pengetahuan yang didukung hasil riset dan patokan di negara-negara tetangga.

“Apalagi kita sering dibodohi oleh pengusaha bagaimana ‘tax avoidance’ sampai ‘tax evasion’ yang jelas melanggar hukum, serta yang paling nyata adalah ‘transfer pricing’,” ucap Mardiasmo.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Konsultatif Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak (IAI KAPj) Pontas Pane mengatakan dosen di perguruan tinggi masih menyampaikan kuliah dengan buku teks yang lama.

“Dosen di universitas perlu memperbarui pemahaman mengenai peraturan perpajakan karena begitu cepatnya perubahan, agar mmahasiswa yang mengikuti kuliah mengenai perpajakan bisa mengaplikasikan ilmunya di pekerjaan,” ucap Pontas.

sumber: https://economy.okezone.com/read/2018/02/01/20/1853229/wamenkeu-dorong-pengembangan-ilmu-pajak-agar-tidak-dibodohi-pengusaha

Kontributor : Kelompok 3 (gijzeling) Kelas 3-01 Pajak AP

 


More News

Nilai Ujian Lab PPh Kelas 301, 302, 303 Deretan Mobil Mewah yang mengemplang Pajak (Potensi) PMK-56/PMK.03/2016 Tentang PPN Tidak Dipungut atas BKP Strategis RUU KUP Dinilai Jadi Titik Peradaban Perpajakan Baru Indonesia Pajak dan Retribusi Daerah: Ketahui Persamaannya, Kenali Perbedaannya Pedagang di toko online akan kena pajak final 0,5%

Leave a Reply