Fasilitas pasal 31 E

Home Forums Diskusi PPh Fasilitas pasal 31 E

Tagged: 

This topic contains 8 replies, has 6 voices, and was last updated by  Amri_03_3-02 1 year, 1 month ago.

Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)
  • Author
    Posts
  • #2388

    Rizky_38_3-02
    Participant

    Dalam pasal 31 E uu pph menyatakan bahwa dapat diberikan fasilitas berupa penguranan tarif pph badan sebesar 50%, kapan dan dalam kondisi apa klausul tsb dapat dikenakan? Lalu apakah fasilitas tsb merupakan pilihan atau kewajiban? Terimakasih

    #2593

    Andy_19_301
    Keymaster

    Selamat Malam…

    Berikut referensi tentang Pasal 31E UU PPh….

    1. Pasal 31E UU PPh

    2. Perbedaan Pasal 17 dan 31E

    Terima kasih…

    #2693

    Ryan_32_302
    Participant

    Menurut Pasal 31E, WP Badan Dalam Negeri (Tidak termasuk BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 50 miliar rupiah, atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sebesar 4.8 miliar rupiah, mendapat pengurangan tarif 50%, sehingga tarifnya hanya 12.5% saja.

    #2694

    Ryan_32_302
    Participant

    Menurut saya fasilitas tersebut bukanlah pilihan layaknya PP 46. Apabila WP Badan Dalam Negeri (selain BUT) sudah memenuhi kriteria dalam pasal 31 E, maka WP wajib mengikuti ketentuan pengurangan tarif tersebut

    #2723

    Thapa_09_301
    Participant

    Setuju sih sama ryan,

    Diberikan kepada WP Badan Dalam Negeri (Tidak termasuk BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 50 miliar rupiah, atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sebesar 4.8 miliar rupiah.

    #2724

    arvin_6_3-2
    Participant

    Setuju dengan jawaban saudara Ryan, akan tetapi untuk lebih rinci perhitungannya akan saya contohkan di bawah.

    contoh
    Peredaran bruto PT. Kalimongso dalam tahun 2009 sebesar 30 M dengan penghasilan kena pajak sebesar 3M. Maka perhitungan pajak yang terutang adalah

    1. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas
    (4,8M : 30 M ) x 3 M = 480 jt

    2. . jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas
    3 M – 480 jt = 2,520 M

    Pajak Penghasilan yang terutang
    (50% x 25%) x 480.000.000 = 60.000.000
    25% x 2.520.000.000 = 630.000.000
    total pajak terutang = 690.000.000

    #2752

    Rizky_38_3-02
    Participant

    Sebagai tolak ukur dikenakan atau tidak, peredaran usaha minimal sebesar 50.000.000.000 tersebut adalah seluruh jumlah penghasilan bruto, termasuk yang dikenakan pph final.

    #2753

    Ryan_32_302
    Participant

    Menambahkan pendapat mas Rizky. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak juga termasuk dalam peredaran bruto yang dimaksud. Sesuai dengan SE-02/PJ/2015 (penegasan atas pengertian peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 E Ayat (1) UU PPh). Terima kasih.

    #2756

    Amri_03_3-02
    Participant

    Yang menarik untuk jadi analisis, dalam UU no 20 tahun 2008 tentang UMKM disebutkan bahwa kriteria Usaha menengah adalah dengan hasil penjualan >2,5 M s.d 50 M. Hal itu menimbulkan pendapat saya bahwa mungkin fasilitas ini ditujukan untuk mendongkrak perekonomian dari sisi UMKM. Untuk lebih jelqsnya bisa dilihat pada link di bawah ini:
    slideplayer.info/slide/12326249/73/images/8/UU+Nomor+20+tahun+2008+tentang+Usaha+Mikro+Kecil+dan+Menengah..jpg

Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)

You must be logged in to reply to this topic.