Fasilitas PPN

Home Forums Diskusi PPN Fasilitas PPN

This topic contains 8 replies, has 5 voices, and was last updated by  Rizky_38_3-02 11 months, 1 week ago.

Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)
  • Author
    Posts
  • #1212

    Dika_302_10
    Participant

    mohon bantuan penjelasan teman-teman salam pajak. saya masih kurang memahami terkait perbedaan antara fasilitas PPN tidak dipungut dan Pajak Ditanggung Pemerintah.
    pada dasarnya apa yang menjadi pembeda antara dua hal tersebut. demikian terima kasih…

    #1255

    Vivi_34_302
    Participant

    Menurut saya PPN tidak dipungut dan PPN ditanggung pemerintah pada prinsipnya adalah sama, PPN atas BKP atau JKP tersebut tetap terhutang, namun tidak dipungut atau dibebankan pada pembeli, pajak masukan dapat dikreditkan, dan bertujuan meningkatkan perekonomian. Perbedaanya ada pada target kedua fasilitas tersebut, jika PPN tidak dipungut mentargetkan peningkatan ekonomi berupa menarik minat investor untuk menanamkan modalnya, PPN ditanggung pemerintah bertujuan untuk menciptakan “zero rating” pada penyerahan dalam negeri untuk tujuan stimulasi ekonomi yang dianggap lebih efisien daripada pemberian subsidi langsung.
    Bagaimana menurut saudara?

    #1338

    Dika_302_10
    Participant

    terima kasih atas tanggapannya mbak vivi, saya setuju dengan pendapat mbak vivi. sebagai tambahan, secara pribadi saya lebih cenderung menyukai fasilitas DTP daripada PPN tidak dipungut untuk kegiatan selain yang berorientasi ekspor karena durasi dari berlakunya fasilitas DTP hanya satu tahun sehingga tujuan dari pemberian fasilitas bisa lebih efektif dan tepat sasaran untuk sektor yang ingin didorong perkembangannya.

    #1430

    kadek_19_302
    Participant

    Ijin bergabung,
    Sebelumnya saya bertanya, fasilitas DTP itu apa ya?
    Kalau dalam UU PPN dan PPnBM pasal 16 ada 2 fasilitas, tidak dipungut dan dibebaskan, apakah itu yang dimaksud?

    #1444

    Dika_302_10
    Participant

    Fasilitas DTP (Ditanggung Pemerintah) adalah pajak terhutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam UU APBN mas Kadek. Secara administrasi DTP dan PPN tidak dipungut relatif sama, sama-sama menggunakan Faktur Pajak 07 dan dapat dikreditkan Pajak Masukannya.

    #1452

    kadek_19_302
    Participant

    Wah sepertinya mas Dika sudah sangat memahami PPN ya, tp mas mksdnya DTP itu sama dengan dibebaskan ya? Kalau bahasa UU kan tidak dipungut dan dibebaskan?

    #1458

    Renzy_30_302
    Participant

    ijin bergabung, bisa share dasar hukum ppn ditanggung pemerintah? Terima Kasih

    #1460

    Dika_302_10
    Participant

    @Mas Kadek
    lebih pas nya sama dengan tidak dipungut mas kadek 😀

    @Mbak Renzy
    untuk dasar hukum fasilitas DTP, ditetapkan dalam UU APBN di tahun pemberian fasilitas mbak renzy, yang kemudian diterbitkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan dengan masa berlaku hanya 1 tahun (mengikuti tahun anggaran APBN).
    kalau fasilitas DTP untuk PPN terakhir diberikan tahun 2011 yang pelaksanaanya diatur dalam PMK Nomor 26 Tahun 2011
    semoga dapat membantu

    #1643

    Rizky_38_3-02
    Participant

    Izin bergabung, jika menurut @mas dika
    Fasilitas dtp tersebut sama dengan tidak dipungut, lalu untum perlakuan pajk masukanya apakah dapat dikreditkan?

Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)

You must be logged in to reply to this topic.