PP 46 Tahun 2013

Home Forums Diskusi PPh PP 46 Tahun 2013

Tagged: ,

This topic contains 9 replies, has 10 voices, and was last updated by  raja_25_301 11 months, 4 weeks ago.

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 10 total)
  • Author
    Posts
  • #614

    Assalamualaikum wr. wb

    Saya ingin bertanya bagaimana pendapat Bapak terkait aturan PP 46 mengenai tarif dan DPP nya. Dalam aturan PP 46 dikenakan tarif 1% dari peredaran bruto. Padahal setiap bidang usaha memiliki presentase margin yg berbeda. Selain itu, tidak jarang Wajib Pajak merasa keberatan akan pengenaan pajak dari peredaran bruto, karena usahanya tidak selalu mendapat keuntungan. Terima kasih

    Wassalamualaikum wr. wb

    #616

    charissuhardi
    Participant

    Menurut pandangan saya, pembuatan PP 46 lebih mengedepankan kemudahan dalam menghitung pajak yang terutang dan PP 46 ini lebih tertuju kepada UKM yang kecil menengah. Dibandingkan menggunakan norma atau tarif umum, dilihat dari perspektif pembuat undang2 lebih menguntungkan dengan menggunakan tarif 1% dari omset. Dengan begitu, UKM yg kecil menengah bisa lebih berkembang lagi..

    #618

    ditt4
    Participant

    Selamat sore,Pak Jun..

    Siswi Sarah Ditta (Kelas A, DTSD II Depok) izin bertanya..

    Apakah pedagang batik perorangan bisa dikenakan termasuk objek PP 46? dan bagaimana perlakuan untuk jasa kontraktor pak?

    Terima kasih

    Sarah Ditta, Kelas A DTSD II Depok

    #619

    mahrima_A depok
    Participant

    Selamat sore Pak,
    Izin bertanya
    Seperti yang Bapak sampaikan PP 46 ini tertuju kepada UKM yang kecil menengah. Fenomena di masyarakat untuk yang memiliki usaha, sangat jarang yang memiliki NPWP, apalagi untuk dikukuhkan sebagai PKP. Tetapi untuk merayu/membujuk para pengusaha kecil tersebut untuk membayar pajak cukup sulit. Bagaimana pendapat Bapak akan hal ini? Dan bagaimana cara agar para Pengusaha tersebut mau membayar Pajak?
    Terima kasih sebelumnya Pak..

    #622

    ferryodiagam_dtsdA
    Participant

    Selamat malam pak ARjun 🙂
    Siswa Ferry ijin bertanya.

    Bagaimana cara menggali potensi pajak dari PP 46 dan cara “merayu” WP agar mau melaporkan omzet yg secara real mereka peroleh, mengingat di tempat magang saya masih banyak terdapat WP yg “menyembunyikan” omzet sebenarnya utk menghindari pengenaan tarif final 1% ini.
    Terimakasih.

    Ferry Odi Agam – Kelas A – DTSD II

    #654

    adityapp
    Participant

    Mencoba berpendapat atas pertanyaan mas ferry. Memang sulit caranya agar WP mau melaporkan omset sesungguhnya, karena sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment. Namun, menurut saya ada cara yang bisa dicoba yaitu, mengajarkan kepada WP agar menyisihkan bagian dari omset per hari ke sebuah “celengan”. Setelah satu bulan terkumpul baru uang itu disetorkan. Lama kelamaan WP akan terbiasa sehingga mereka tidak merasa keberatan lagi. Dan saya rasa tidak mungkin kalau dalam sehari WP sama sekali tidak mendapatkan omset. Namun, agar WP melaporkan omset sebenarnya memang susah, hal itu memerlukan kesadaran dari WP sendiri. Semoga membantu.
    Salam Pajak!!!!
    Aditya PP – A – DTSD Depok

    #656

    masjun
    Keymaster

    Salam Pajak..!!
    Terima kasih atas partispasinya..sangat menginspirasi..
    Apa yang disampaikan mbak Dini memang benar tidak mungkin mengeneralisasi margin dari berbagai macam bisnis, bahkan dalam bisnis yang sama pun bisa berbeda – beda. PP 46 sebagaimana latar belakang terbitnya ketentuan ini adalah untuk alasan kemudahan, kesederhanaan, sehingga partisipasi warga membayar pajak naik sehingga penerimaan pajak bisa meningkat. Oleh Karena PP 46 ini adalah final maka seperti yang kita ketahui bersama bahwa kelemahan final adalah usaha untung ata rugi tetap membayar pajak. Apa yang diutarana saudara Charis Suhardi, dalam banyak persepsi banyak benarnya namun ini juga dilematis untuk mereka yang memiliki usaha dengan neto hanya sebatas PTKP , bukannya mereka juga tetap membayar pajak 🙂
    Sarah DItta terima kasih responnya, untuk subjek pajWP OP , WP Badan kecuali BUT. jadi hampir semuanya kena, yang bukan subyek hanya yang berjualan menggunakan bongkar pasang “dan” mengunakan sarana tempat umum. serta WP yang belum beroperasional secara komersial dan setelah beroperasional secara komersial omzetnya diatas 4,8 M.
    jadi hampir semua kena, sedangkan yang bukan objek adalah Ph LN, Ph dari usaha yang sudah dikenakan fina, Ph dari Profesional usaha bebas, dan yang memang buka objek.
    Salam Pajak..!!

    #660

    a12fha
    Participant

    Salam pajak!!!
    Menanggapi pernyataan bapak, mengenai subjek pajak yg d kecualikan kepada WP yg berjualan menggunakan bongkar pasang. Hal ini menurut saya bs menjadi celah bagi WP, dmana banyak WP yg berjualan menggunakan gerobak seperti pedagang bakso atau menggunakan mobil seperti food truck yg bisa saja mendapatkan omset sehari 1-2 jt perhari.

    Apkah hal ini luput dri pandangan pembuat kebijakan yah ?

    Mohon pencerahan pak.

    By Arfa “E”

    #712

    Falyas_3L
    Participant

    saya falyas ,
    terkait dengan pertanyaan pedagang bakso dan food truck , mereka memang bukan subjek dari PP 46 ,tapi mereka tetap dikenakan pajak PPH 21 atas omset orang pribadi

    #1291

    raja_25_301
    Participant

    Salam Pajak!!!

    Hanya ingin menuangkan pendapat yang saya juga sepaham. Di kantor definitif saya sebelumnya, KPP Pratama Natar, terdapat pegawai yang sering mengikuti Diklat terkait Perpajakan. Dari beberapa diklat yang beliau ikuti, banyak Pengajar Diklat yang kurang setuju dengan PP 46 ini. Alasan mereka adalah ketidakadilan apabila diperbandingkan perlakuan perpajakan antara Pegawai Swasta atau juga PNS dengan usahawan yang penghasilannya sangat kecil. Fenomena itu saya amati terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama Natar yang berprofesi nelayan, dengan penghasilan yang mungkin tidak sampai dua juta dalam sebulan dikenakan pajak (PP 46) tanpa memperhatikan biaya hidup yang bersangkutan, sedangkan Pegawai Swasta/ PNS yang sudah memiliki penghasilan sampai lima juta, memperoleh fasilitas PTKP, dan mayoritas tidak dikenai Pajak dikarenakan pajak terutangnya masih dibawah PTKP. Walau pun latar belakang terbitnya ketentuan ini adalah untuk alasan keemudahan, kesederhanaan, sehingga partisipasi warga membayar pajak naik, tetap saja rasanya tidak adil bila melihat perbandingan yang kontras tersebut, terlebih besaran PTKP yang cenderung meningkat tiap tahunnya. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait PP 46, mohon tanggapannya demi lebih membuka pikiran saya terkait masalah ini.

    Martin James Lumban Raja – Kelas 3.01 DIII Pajak Alih Program – PKN STAN 2017.

    Salam Pajak!!

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 10 total)

You must be logged in to reply to this topic.